DARIRAU.ID - Gubernur Riau Abdul Wahid mengungkapkan sektor migas memberikan sumbangan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi riau pada tahun 2025.
Hal itu ia sampaikan saat menggelar pertemuan yang dihadiri jajaran direksi Pertaminan Hulu Rokan dan SKK Migas Sumbagut di kantor Pertamina Hulu Rokan di Gedung RDTX Place kawasan Mega Kuningan Jakarta, Jumat, (17/10/2025).
"Ada beberapa sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Riau, diantaranya yang terbesar itu ada kelapa sawit, hutan tanaman industri dan sektor migas, selain soal sektor jasa dan perdagangan," jelas Wahid.
Dikatakannya lagi, "Problemnya pada triwulan II pertumbuhan ekonomi kita berada pada 4,59 persen, namun sektor migas justru menyumbang negatif, jika tanpa sektor migas pertumbuhan ekonomi Riau tumbuh di angka 5,6 persen, artinya ada tatakelola yang salah," beber Gubernur Riau.
Abdul Wahid menduga, investasi yang dilakukan PHR selama ini tidak banyak melibatkan perusahaan-perusahaan lokal, yang justru sangat berdampak bagi perekonomian di Riau.
"Saya menduga investasi besar yang dilakukan PHR tidak melibatkan lebih banyak porsinya kepada lokal konten" lanjutnya.
Gubernur juga mendesak pihak PHR bisa lebih transparan terhadap upaya investasi yang mereka lakukan. "Kita memahami ada beban target lifting oleh pemerintah, harus melakukan investasi, namun juga harus terbuka dengan kita berapa nilai investasinya dan berapa hasil yang diperoleh, kita tidak tahu datanya, lalu PI 10 persen hanya kita terima 1 Dollar sejak Januari lalu, jadi libatkan kita untuk bisa melihat pergerakan progresnya," tegas Wahid lagi.
Lebih lanjut Abdul Wahid menegaskan meminta pihak PHR berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Riau di.tengah kondisi fiskal yang sangat terbebani pada tahun 2025.
Hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan (PHR) Ruby Mulyawan, ia beralasan beban Insentif progresive split 10 persen dan melonjaknya investasi mempertahankan lifting.
"Beban kami pak, biaya insentif progresolive split, dan melonjaknya biaya investasi proyek CEOR, karena untuk mempertahankan lifting bahkan sampai inline, ditambahkan harga minyak dunia terus turun, sehingga kondisi kita negatif," jelas Ruby.
Lebih lanjut Direktur PHR ini menegaskan komitmen PHR terhadap sektor pertumbuhan ekonomi Riau. "Saya tidak tahu persis ya pak, yang jelas kita ada lebih 200 kontrak yang melibatkan lokal konten, saya rasa sudah cukup signifikan melibatkan pengusaha lokal, seharusnya bisa mendorong pertumbuhan, " jelas Direktur PHR.
Sementara itu, perwakilan SKK Migas yang dihadiri C.W. Wicakson Direktur SKK Migas Sumbagut berharap pertemuan ini sebagai wujud kolaborasi, koordinasi dan sinergi antar pemerintah daerah SKK dan PHR.
"Ini diharapkan menjadi pertemuan memperkuat kolaborasi, sinergi dan koordinasi, sehingga mendorong percepatan proses eksporasi migas kedepan, terkait data progres akan kita buka pada pertemuan mendatang, " pungkas Wicaksono.
Dalam kesempatan itu Sekdaprov Riau Syahrial Abdi juga mengungkapkan keinginan Riau meminta ada amandemen terhadap akta peralihan antara BUMD Penerima PI dengan PHR.
"Kami pemerintah daerah juga berharap, ada adendum terhadap akta peralihan antara BUMD kita dengan PHR, terutama ada klausul yang sangat memberatkan, jika PHR ada mengajukan amandemen share KBH, kitapun bolehlah minta amandemen, " pinta Sekda Riau.
Pertemuan berakhir dengan kesepakatan untuk pertemuan lanjutan dan sama-sama mendorong perubahan kontrak skema gross split menjadi cost recovery. Usulan akan diajukan pihak PHR dan didukung oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM.
